Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat putusan pailit lembaga peradilan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum (mengalami keadaan automatic stay) yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum, yaitu salah satunya adalah actio paulina. Actio paulina adalah legal recourse yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakantindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.