Hukum pajak secara umum masuk dalam Hukum Administrasi Negara, akan tetapi hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian Hukum administrasi negara, hal ini disebabkan karena hukum pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara, yang fungsi ini tidak dimiliki oleh Hukum Administrasi negara.