Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan berorientasi pada asas-asas hukum. Pengaturan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD, karena pajak pada dasarnya membebani rakyat. Syarat hukum yang baik adalah harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Asas yuridis, menurut asas ini pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu dalam negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.